Pokok – Pokok Kebijakan Rancangan Permendikbud Juknis BOS Tahun 2021

Dana Bantuan Operasional Sekolah( BOS) teratur diserahkan oleh pemerintah pada seluruh sekolah yang penuhi ketentuan tiap tahunnya. Pada tahun 2021, distribusi dana BOS sedikit hadapi pergantian. Ada pula perubahannya bisa diamati dari fundamental kebijaksanaan konsep Permendikbud Juknis BOS 2021.

Ada 9 utama kebijaksanaan konsep Permendikbud Juknis BOS 2021, ialah:

1. Tujuan BOS

Adapun tujuan pemberian dana BOS ialah:

  • Membantu biaya operasional sekolah yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah dan ataupun pangkal yang lain.
  • Mendukung pemerataan akses layanan pendidikan
  • Tingkatkan kualitas pembelajaran

2. Syarat Kriteria Penerima BOS

  • Mengisi dan memutakhirkan data dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah sesuai batas waktu yang ditentukan setiap tahunnya.
  • Memiliki NPSN yang terdaftar di dapodik
  • Memiliki ijin menyelenggarakan pembelajaran untuk sekolah yang diselenggarakan oleh warga yang tertera di dapodik
  • Memiliki jumlah pesert didik paling sedikit 60 anak didik selama 3 tahun terakhir dikala cut off tahun berjalan. Jumlah ini dikecualikan untuk sekolah berintegrasi( SATAP), SDLB, SMLB, SMALB, serta SLB, sekolah yang terletak di wilayah khusus yang diresmikan dengan SK Kementrian, serta sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan situasi kepadatan masyarakat yang kecil serta dengan cara geografis tidak bisa digabungkan dengan sekolah lain. Bila pada sekolah- sekolah yang dikecualikan jumlah siswanya kurang dari 60, hingga besaran dana BOS yang diserahkan sebesar 60 siswa
  • Bukan merupakan satuan pembelajaran kerjasama

3. Penetpan Sekolah Penerima

Sekolah penerima Bos Reguler diresmikan tiap tahun pelajaran bersumber pada informasi Dapodik per 31 Agustus.

4. Satuan Biaya BOS

  • Satuan Biaya BOS Reguler yang diperoleh sekolah diresmikan lewat keputusan Menteri. Besaran dana BOS tiap sekolah bertabiat beragam serta dihitung bersumber pada 2 penanda, ialah Indikator Kemahalan Konstruksi( IKK) serta Indikator Peserta DIdik ( IPD).
  • Dana BOS Reguler disalurkan dari Kemenkeu lewat KUN langsung ke rekening sekolah lewat 3 kali jenjang.

5. Penggunaan Biaya BOS

Ada 12 bagian pemakaian anggaran BOS Reguler, ialah:

  1. Pendapatan Peserta didik baru
  2. Pengembangan Perpustakaan
  3. Aktivitas Penataran serta Ekstrakurikuler
  4. Aktivitas Asesmen atau penilaian pembelajaran
  5. Administrasi aktivitas sekolah
  6. Pengembangan pekerjaan pengajar serta daya kependidikan
  7. Langgana energi serta jasa
  8. Perawatan Alat serta infrastruktur sekolah
  9. Penyedian perlengkapan multimedia pembelajaran
  10. Penajaan Pasar uang kegiatan spesial, aplikasi kegiatan pabrik, PKL dalam negara, kontrol kebekerjaan, pemagangan guru, serta badan sertifikasi
  11. Penajaan Percobaan Kompetensi kemampuan, sertifikasi kompetensi kemampuan, Percobaan kompetensi bahasa asing berstandar global.
  12. Pembayaran honor.

Dalam pemakaian anggaran Atasan mempraktikkan prinsip- prinsip selanjutnya:

  • Mensupport rancangan merdeka berlatih cocok dengan keinginan sekolah, tercantum buat penindakan Covid- 19( Bagus dalam situasi berlatih lihat wajah atau berlatih dari rumah)
  • bertabiat tidak kelu serta mengikat( tidak didetetapkan mutu serta jumlah tipe benda, dan tidak didetetapkan persentase pemakaian)
  • Pengurusan bersumber pada managemen berplatform sekolah.

6. Peliputan Anggaran Atasan Reguler

  • Peliputan anggaran Atasan jadi salah satu ketentuan buat distribusi anggaran Atasan. Selanjutnya rinciannya:
  • Peliputan langkah I jadi persyaratan distribusi langkah III tahun berjalan.
  • Peliputan langkah II jadi persyaratan distribusi langkah I tahun selanjutnya.
  • Peliputan langkah III jadi persyaratan distribusi langkah III tahun selanjutnya.

7. Pengembalian Anggaran Atasan Reguler

Pengembalian Dana BOS diberlakukan untuk:

  • Sekolah yang menyangkal dana BOS setelah dana BOS disalurkan
  • Sekolah yang tutup ataupun fusi dengan sekolah lain setelah dana BOS disalurkan

8. Sisa Dana

  • Sisa dana BOS Reguler pada tahun sebelumnya bisa dipakai oleh sekolah dengan determinasi:
  • Sudah dicatatkan dalam RKAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  • sesuai dengan Juknis BOS tahun berjalan

9. Sanksi

Sekolah yang tidak diresmikan selaku akseptor anggaran BOS serta atau ataupun tidak menyambut anggaran BOS Reguler, hingga:

untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, hingga bayaran operasionalnya jadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

untuk sekolah yang diselenggarakan oleh warga, hingga bayaran operasionalnya jadi tanggung jawab badan hukum penyelenggaranya.